ANKARA, PALESTINOW.COM — Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel.
Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi, hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir, setelah Turki mengusir Duta Besar Israel di Ankara pada 2018, sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza, yang menewaskan 60 warga Palestina.
Baca Juga: Kasih Sanksi ke Turki, Rusia: Dari Situ Terlihat AS Tak Bisa Berkompetisi
Israel kemudian merespon dengan mengusir Duta Besar Turki di Tel Aviv, yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk Duta Besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv, meski demikian hubungan kedua negara belum kembali normal.
“Ada masalah, jika bukan karena mereka, kami akan memiliki (hubungan) yang sama sekali berbeda dengan Israel,” kata Presiden Turki, Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataan.
“Palestina adalah garis merah kami, kami tidak akan menerimanya. Faktanya, kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik,” sambungya.
Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti, karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk memulihkan perbatasan sebelum Perang Enam Hari pada 1967, dengan kemungkinan pertukaran teritorial.
Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di Tepi Barat dan di Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.
Israel, di sisi lain, menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbagi Yerusalem, yang mereka anggap sebagai Ibu Kota bersejarah dan tidak terbagi.
Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan bebearapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab.
