JAKARTA, PALESTINOW.COM – Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menghentikan rencana Israel mencaplok wilayah Palestina lebih luas. Penghentian itu mesti dengan langkah nyata dan tegas.
Desakan Indonesia dilontarkan menyusul langkah DK PBB menyelenggarakan pertemuan open debate DK PBB, Kamis (23/4/2020). Pertemuan itu berlangsung secara virtual membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah, termasuk dalam hadapi pandemi virus corona atau Covid-19.
Indonesia menegaskan, kegiatan pembangunan pemukiman ilegal merupakan bentuk aneksasi senyap atau “creeping annexation” Israel terhadap tanah Palestina di tengah merebaknya Covid-19.
“Dewan Keamanan PBB harus tegaskan posisinya untuk segera menghentikan laju creeping annexation Israel dan mendorong Pemerintah Israel untuk penuhi kewajibannya sebagai occupying power, sesuai dengan hukum internasional, “ ujar Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani di New York, Amerika Serikat, dikutip dari laman resmi Kemlu, Jumat (24/4/2020).
Djani menuturkan, kewajiban Israel sebagai occupying power sesuai hukum internasional dimaksud yakni untuk melindungi dan menyediakan peralatan dan fasilitas, serta akses kesehatan bagi warga Palestina, termasuk menghentikan blokade terhadap Jalur Gaza.
Sikap tegas Indonesia tersebut merespons kesepakatan pemerintahan koalisi Israel antara Benjamin Netanyahu dan Benny Ganz yang menyebutkan rencana untuk melakukan “formal annexation” terhadap berbagai wilayah Palestina di Tepi Barat.
Koordinator PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov yang juga hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa rencana Israel untuk aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina dan stabilitas di kawasan.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour menyampaikan, masyarakat internasional harus melakukan segala cara untuk menghentikan aneksasi Israel.
“Ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina” ucap Mansour.
Dia mengingatkan, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PBB dalam membantu Palestina dalam menangani potensi merebaknya wabah Covid-19, termasuk melalui Response Plan dengan target pengumpulan dana 34 juta dolar AS. Dana tersebut diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan dan bantuan kemanusiaan mendesak bagi warga di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.
Terkait hal ini, Wakil Tetap RI menyampaikan apresiasi dan mengajak masyarakat internasional untuk terus mendukung peran UNRWA dan berbagai LSM di Palestina yang telah bekerja keras dalam membantu warga Palestina di saat sulit seperti sekarang ini.
Djani menekankan, Israel jangan hanya mengejar tujuan jahat untuk menganeksasi tanah Palestina, namun harus fokus pada pelaksanaan kewajiban hukum internasionalnya.
Pertemuan open debate virtual DK PBB, selain dihadiri oleh negara-negara anggota DK PBB, juga dihadiri oleh Wakil Tetap Palestina dan Israel. Mayoritas negara-negara anggota DK PBB menolak aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina.
Indonesia dan mayoritas negara-negara anggota DK PBB juga tekankan dukungannya terhadap “two-state solution” yang berdasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB, sebagai solusi damai dan adil bagi penyelesaian konflik Israel dan Palestina.
Palestinow | iNews
Palestinow’s editorial independence is founded by our readers. If you’re able to, please support Palestinow.com.
